Pendahuluan- Visi Sistem

A. Pendahuluan


Pada beberapa dasawarsa yang lalu, Indonesia telah mencapai keberhasilan pada bidang ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat dengan cukup pesat. Sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi tersebut, mengakibatkan permintaan transportasi mengalami peningkatan pula, namun tidak disertai dengan peningkatan sistem transportasi, sehingga fasilitas transportasi yang ada tidak dapat memenuhi permintaan yang ada.

Tidak terpenuhinya jumlah permintaan transportasi yang ada, mengakibatkan muncul berbagai keluhan dari masyarakat baik warga kota, penglaju (commuter) dan pendatang lainnya. Keluhan tersebut pada umumnya ditujukan dalam hal berkurangnya kenyamanan kota, terjadinya penurunan tingkat kesehatan, kerugian ekonomi dan meningkatnya penyalahgunaan fungsi ruang publik.

Semua faktor – faktor tersebut diatas mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar contohnya di Jakarta kerugian ekonomi yang diderita mencapai sekitar 40 milyar rupiah/hari, sementara hilangnya kualitas hidup tidak terhitung.

Namun, kendatipun begitu, keadaan ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk membangun kembali sebuah sistem yang lebih baik, dan beroperasi secara terintegrasi yang mencakup pada semua komponen sistem transportasi.

Disini terdapat pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab bersama, yaitu :

Apakah kebijakan pemerintah dalam pembangunan transportasi perkotaan akan dimulai dengan melanjutkan dan memperbaiki program yang sudah ada atau melaksanakan program/pembangunan yang benar – benar baru ?

Adapun kondisi eksisting dari transportasi di Indonesia saat ini tergolong memprihatinkan, seperti kondisi lalu-lintas yang hampir macet total, polusi yang dapat mengancam kesehatan masayarakat, tingkat kecelakaan lalu iintas yang tinggi, serta penyalahgunaan ruang publik dan lain-lain. Kondisi tersebut memberikan alasan pembenar bagi solusi yang ditawarkan.

Kebijakan yang tepat diperlukan sebagai arahan untuk menuju pada perubahan radikal yang akan menghasilkan sistem tranportasi yang berkelanjutan sehingga dapat menciptakan kota-kota Indonesia menjadi kota yang layak huni dan nyaman.

Untuk saat ini, perencanaan pembangunan kota – kota di Indonesia masih kurang memperhatikan rencana tata ruang, hal ini terlihat dari pembangunan gedung – gedung yang tidak disesuaikan dengan perencanaan tataguna lahan untuk transportasi. Dengan adanya ketidaksinambungan hal tersebut, maka menjadikan adanya beberapa penyimpangan pada fungsi ruang public yang akhirnya mengganggu ketertiban dan kenyamanan kota.

Untuk mencapai visi transportasi perkotaan yang berkelanjutan, maka dibutuhkan strategi, dan kebijakan yang tepat, yang tersusun sebagai kerangka politis, administratif, kelembagaan, hukum dan keuangan yang berkesinambungan dan terintegrasi satu sama lain.

Kunci dari pendekatan untuk mewujudkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan terletak pada kondisi pelayanan transportasi umumnya, yang diharapkan dapat melayani kebutuhan permintaan transportasi secara terpadu di kota-kota di Indonesia. Namun, dalam proses mewujudkan transportasi perkotaan yang berkelanjutan tersebut perlu diikuti dengan penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan teknologi dan investasi dalam negeri, sehingga dapat memaksimalkan sumber daya manusia dalam negeri dan dapat meminimalkan ketergantungan pada luar negeri.

Untuk mengimplementasikan sistem tersebut maka harus ada komitmen kuat dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (provinsi/kota/kabupaten) dalam segala aspek tinjauan baik dari sarana maupun prasarana. Apabila komitmen tidak dilaksanakan dengan serius maka semua akan berujung pada kegagalan sistem, yang akan mengakibatkan pelayanan angkutan umum yang tidak maksimal dan menyebabkan dampak sosial akibat perubahan sistem tidak terselesaikan secara sempurna.

Adapun pengimplementasian sistem transportasi yang berkelanjutan itu dilaksanakan dengan membuat suatu sistem jaringan transportasi perkotaan yang terinegrasi dengan baik dan disertai dengan penyediaan fasilitas untuk pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor (Non-Motorized Mobility). Jika implementasi sistem transportasi yang berkelanjutan ini berlangsung dengan baik, maka kota-kota di Indonesia yang awalnya tidak terintegrasi dan memiliki fungsi guna lahan yang kurang baik, akan berubah menjadi kota yang layak huni dan menyenangkan.

Pada umumnya masyarakat Indonesia senang berjalan kaki, namun di kota-kota besar di Indonesia prasarana khusus untuk pejalan kaki /pendestrian masih sangat minim keberadaanya. Demikian pula bagi masyarakat Indonesia yang menggunakan moda transportasi sepeda hampir tidak disediakan fasilitas khusus jalur sepeda, sedangkan hal tersebut adalah sarana transportasi yang murah dan menyehatkan. Begitu juga masyarakat Indonesia yang sehari-harinya menggunakan sarana angkutan umum tidak terfasilitasi dengan sarana angkutan umum yang pelayanannya tidak optimal seperti, keadaan angkutan umum yang tidak nyaman, tidak tepat waktu dan tidak dapat memenuhi kebutuhan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.

Hal tersebut mengakibatkan banyaknya masyarakat Indonesia yang menggunakan kendaraan pribadi yang menyebabkan terjadinya kemacetan, pencemaran udara dan sampai menggunakan prasarana khusus untuk pejalan kaki
Berikut ini merupakan poin - poin penting yang menjelaskan mengenai bagaimana paradigma kebutuhan transportasi masyarakat, sebagai berikut :
• Jika berjalan kaki di perkotaan menyenangkan, maka setiap orang akan senang untuk berjalan kaki dalam menempuh perjalanan jarak dekat
• Jika angkutan umum mempunyai akses yang mudah, nyaman, menarik, cepat bersih, aman dan murah, maka setiap orang akan cenderung menggunakannya
• Jika angkutan umum mencakup seluruh pusat kota, maka kendaraan pribadi tidak diperlukan
• Jika tidak ada kendaraan pribadi baik motor maupun mobil yang menuhi jalan, maka berjalan kaki akan menjadi hal yang menyenangkan, dan aka nada cukup ruang tersisa untuk jaringan transportasi umum multi-moda dengan kepadatan tinggi

‘‘Grand Design‘‘ menekankan pada visi yang sangat terperinci dan terarah, untuk menyamakan presepsi terhadap pembangunan perkotaan di Indonesia nantinya.
Ide-ide penelitian dan pengembangan baik yang dipikrkan bersama baik itu melalui kerjasama nasional maupun internasional dapat memberikan suatu solusi sistem angkutan umum yang ekonomis, aman, cepat dan nyaman yang dapat menjadi pilihan utama mobilitas masyarakat perkotaan dimasa depan.

“Grand Design“ ini dimaksudkan untuk dapat menjadi perhatian dan menjadi sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk mengatur tata ruang kota-kota di Indonesia. Secara sekilas pemerintah Indonesia akan dihadapkan pada suatu utopis. Tetapi dengan wawasan yang lebih mendalam, visi ini akan tumbuh menjadi gambaran bersama tentang kehidupan perkotaan masa depan, yang didasarkan pada mobilitas masyarakat perkotaan.

Ruang publik adalah tempat milik masyarakat umum. Pengguna moda transportasi kendaraan pribadi, baik roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua) dalam jumlah yang berlebihan dapat mengganggu dan mengurangi ruang publik. Dibutuhkan sejumlah terobosan yang tepat untuk mengatasi kendala budaya, politik, teknik, dan keuangan, yang dirancang untuk mengatasi permasalahan transportasi perkotaan di Indonesia.

Penyusunan Grand Design transportasi perkotaan ini diharapkan dapat terealisasi dan layak dalam kurun waktu 25 tahun mendatang, dengan syarat :
 menjadi visi dan misi bersama baik pemerintah sebagai pembuatan kebijakan dan masyarakat Indonesia
 sebagai rencana induk bagi masing-masing instansi yang terkait, yang dalam hal ini pemerintah pusat, kota/kabupaten dan masyarakat umum secara keseluruhannya.
 Bahwa visi ini akan sepenuhnya dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab

Ada masa transisi dimana kebijakan-kebijakan perlu diambil dan ditegaskan demi mengoptimalkan semua perbaikan yang mungkin dilakukan terhadap situasi yang ada. Semua kegiatan tersebut akan disesuaikan dengan visi dan rencana jangka panjang sehingga proses-proses perbaikannya akan sesuai dan selaras perbaikan-perbaikan yang sangat dibutuhkan tersebut dengan mempersiapkan sistem transportasi perkotaan dimasa depan.

B. Visi
Adapun secara umum, visi pokok yang dijadikan landasan dalam grand design ini adalah sebagai berikut :

Kota-kota di Indonesia diharapkan akan mempunyai sistem transportasi perkotaan yang lebih memprioritaskan pejalan kaki, pesepeda, dan angkutan umum, yang satu sama lain saling terintegrasi di pusat kota, dengan ruang publik yang mempunyai sistem transportasi yang ramah lingkungan. Dengan adanya implementasi tersebut, maka akan menghasilkan kondisi kota yang lebih nyaman, teratur, sehat dan indah

Untuk mencapai keberhasilan visi transportasi perkotaan yang berkelanjutan, maka hal utama yang perlu diperhatikan adalah angkutan umum. Karena pada dasarnya sistem transportasi yang berkelanjutan tercapai jika angkutan umum sudah dapat mengcover kebutuhan dasar dari para pelaku perjalanan, dan sudah menjadi primadona moda perjalanan masyarakat. Adapun angkutan umum yang menjadi tulang punggung di kota-kota besar tersebut, direncanakan terdiri dari jaringan Bus Rapid Transit (BRT) dan Mass Rapid Transit (MRT).

Dalam pencapaiannya, maka angkutan umum harus terintegrasi satu sama lain, sehingga pusat-pusat aktivitas dan kegiatan masyarakat seperti stasiun kereta api, terminal bis antar kota, bandar udara, pelabuhan laut dan pelabuhan penyebrangan serta fasilitas umum seperti universitas dan sekolah, balai kota, kesehatan seperti Rumah Sakit, pusat perbelanjaan dan pusat kebudayaan akan langsung terhubungkan ke dalam jaringan ini.

Selain itu angkutan umum diharapkan dapat member kenyamanan untuk pemakai jasa transportasi. Dalam meningkatkan kenyamanan pemakai jasa transportasi, perlu adanya integrasi sistem antar moda dimana sistem ini akan mempermudah pengguna transportasi dalam hal transfer antar moda. Bentuk peningkatan pelayanan ini ditawarkan dalam bentuk sistem satu tiket. Sistem satu tiket ini melayani pelaku perjalanan untuk menggunakan semua moda transportasi untuk satu kali perjalanan baik itu dengan menggunakan 1 moda atau lebih dari 1 moda

Untuk rencana lebih lanjutnya, penggunaan kendaraan pribadi khususnya mobil pribadi di Indonesia hanya ditujukan untuk perjalanan ke luar kota atau antar kota. Serta di lain pihak, untuk angkutan massal berbasis rel, seluruh stasiunnya diharapkan terletak di pinggir kota dan dilengkapi dengan fasilitas park and ride atau kiss and ride

Selain fokus ada angkutan umum, dalam mencapai sistem transportasi yang berkelanjutan, perlu juga adanya perhatian pada prasarana transportasi untuk pejalan kaki yang berada di perkotaan sebaiknya menghubungkan satu gedung dengan gedung yang lainnya baik melalui jembatan penyeberangan, zebra cross dan juga trotoar sehingga menyediakan ruang semi-publik di dalam dan di sekitar gedung-gedung tersebut, yang selanjutnya akan diintegrasikan dengan moda transportasi umum.

Perencanaan tata ruang perkotaan dan penyusunan rencana induk transportasi perkotaan harus saling menyesuaikan untuk menghasilkan sistem transportasi perkotaan yang terarah dan terintegrasi, diperlukan system jaringan transportasi dan simpul-simpul yang terhubung satu sama lain. Sehingga menghasilkan struktur perkotaan yang padat, dan dapat mencegah terjadinya pemekaran kota (urban sprawl).

Untuk mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi, nyaman dan mengutamakan keselamatan, maka dapat diwujudkan melalui:

 Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan kompononen-komponen transportasi tersebut serta infrastrukturnya.
 Semaksimal mungkin mengoptimalkan sumberdaya manusia dan teknologi dari dalam negeri sekaligus meminimalkan penggunaan teknologi dan tenaga ahli dari luar negeri
 Desain stasiun dan rolling stock yang minimalis dan tahan lama
 Meningkatkan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia
 Pengintegrasian simpul-simpul transportasi yang dilokasikan dekat dengan pusat-pusat kegiatan dan aktivitas masyarakat.
 Mass Rapid Transit (MRT) dan Bus Rapid Transit (BRT) untuk menciptakan jaringan yang lebih padat dengan akses jarak pendek dengan biaya yang sama, sekaligus menciptakan nilai estetika yang tinggi dalam pemandangan kota (city scape)
 Melakukan penghematan energi untuk rolling-stock (kendaraan berbasis rel) yang bertenaga listrik dengan cara mengurangi kebutuhan daya selama pengoperasiannya, seperti dengan mengurangi beban AC dan mengurangi kebutuhan daya pada saat pengereman (braking energy) atau saat memulihkan daya pengereman
 Memanfaatkan interior maupun eksterior dari rolling stock untuk pemasangan iklan yang warna nya menarik serta memiliki layar LED baik di dalamnya maupun di stasiun-stasiun;
 Pendirian perusahaan operasional angkutan umum miliki swasta di setiap daerah yang memiliki jaringan angkutan umum secara terintegrasi dan harus berada di bawah naungan pemerintah kota dan pemerintah Nasional;
 Sebuah manajemen yang berorientasi pada kualitas pelayanan dan penghasilan pendapatan yang berkeadilan

Dengan dilakukannya proses-proses tersebut, diharapkan pada akhirnya kondisi perkotaan di Indonesia khususnya pada kota-kota besar dapat terwujud menjadi kota yang memiliki sistem transportasi yang teratur, nyaman dan terintegrasi, mempunyai mobilitas pedestrian yang mendominasi wilayah perkotaan, memiliki taman-taman kota sebagai ruang publik yang terlindungi, serta kondisi udara perkotaan yang bebas polusi akibat dari tidak adanya penggunaan kendaraan bermotor.

C. Pendekatan Holistik

Keseluruhan sistem jaringan pelayanan angkutan umum di pusat kota, dianggap sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terhubung, dengan akses-akses yang nyaman bagi pejalan kaki, pesepeda, taksi dan sarana transportasi lokal serta berbagai macam moda transportasi lainnya yang saling berhubungan satu sama lain.

Integrasi jaringan angkutan umum perkotaan tersebut sangat penting, karena dengan akan terjadi keterpaduan antar moda. Sistem satu tiket untuk semua moda dan integrasi jadwal antar moda akan lebih mempermudah pengguna angkutan umum dalam melakukan perjalanan. Sistem ini akan menjadi lebih lengkap apabila semua komponen telah dikembangkan sepenuhnya dan memiliki keterkaitan satu sama lain yang didukung dengan kerangka kebijakan, organisasi kelembagaan, konsep perencanaan, jaringan pengumpan (feeder), kemudahan akses, serta pelayanan yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya mengenai sistem satu karcis, yang mana menjadi hal yang sangat penting dalam sistem transportasi berkelanjutan ini, karena waktu perjalanan dan ongkos akan terkurangi melalu skema ‘satu-tiket-melayani-semua-moda’. Tiket elektronik pra-bayar diaktifkan melalui mesin pembaca tiket yang dipasang di dalam bus-bus pengumpan (feeder buses), BRT dan MRT. Adapun jumlah nominal yang harus dibayar oleh penumpang, akan dihitung dan diambil dari nilai nominal yang tertera di tiket sesuai dengan jumlah dan moda perjalanan yang dilakukan, dimana pembayaran ini dilakukan ketika penumpang keluar dari sistem jaringan.

- Pengintegrasian Moda
Pergerakan orang di kota-kota di Indonesia pada masa yang akan datang, direncanakan sepenuhnya akan dilayani oleh jaringan angkutan umum massal baik oleh Mass Rapid Transit (MRT) maupun Buss Rapid Transit (BRT) yang terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Berdasarkan dari contoh data mengenai komponen transportasi di beberapa negara (Manfred, 2010), pembagian persentasi masing-masing moda di pusat kota diperkirakan sebagai berikut:

 Pejalan kaki 18 %
 Sepeda 4 %
 Ojek 5 %
 Becak 3 %
 Taxi 10 %
 AngKot 15 %
 Bus ukuran sedang 10 %
 BRT 15 %
 MRT 18 %
 Lain-lain 2 %

Di dalam hirarki moda-moda tersebut, ruang diantara masing-masing moda harus mendapatkan perhatian yang sangat serius.

Pengintegrasian jadwal moda transportasi umum di wilayah perkotaan yang padat menjadi sangat penting, dimana berbagai moda transportasi beroperasi dalam waktu yang bersamaan terjadwal sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu. Begitu pula dengan sistem tiket yang terintergrasi antar moda merupakan hal sangat penting karena dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk semua moda.


- Evolusi Transportasi dan Perubahan Paradigma

Untuk menciptakan kota yang aktivitas perjalanannya didominasi oleh angkutan umum dengan mobilitas yang tinggi (model kota : Singapura), diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

• Melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi
• Memperlambat motorisasi
• Meningkatkan investasi untuk prasarana dan sarana angkutan umum
• Mengembangkan fasilitas NMT
• Meningkatkan kebijakan untuk mendorong TDM

Untuk menegaskan perubahan paradigma menjadi kota yang berbasis angkutan umum modern, dilakukan pendekatan paradigma khusus. Pendekatan perubahan paradigma kebijakan akibat konsep tersebut dijelaskan pada tabel C.1.

4.4.7 Action Plan

4.4.4 Ojek

1. Masalah dan Harapan

Ojek memainkan peranan penting dalam melayani sistem transportasi di perkotaan di Indonesia karena kemampuannya mengisi gap integrasi moda transport dan kebutuhan perjalanan jarak pendek. Fenomena ojek secara dramatis dimulai sejak awal abad 21, muncul sebagai akibat tingginya tingkat pengangguran di perkotaan, terutama sejak krisis moneter 1998. Ojek dominan digunakan sebagai moda transportasi antara, sebelum masuk ke angkutan umum utama (Bus, KA) sebanyak 24% (Bandung)- 37% (Bukittinggi) dan sesudah keluar angkutan umum utama sebanyak 21% (Bandung)- 45% (Bukittinggi)1.

Masalah utama ojek adalah rendahnya standar pelayanan1 (keamanan, keselamatan, tarif) yang diberikan kepada pengguna. Ojek sampai sekarang tidak memiliki ketentuan yang mengatur dalam bentuk regulasi pemerintah, tentang kebutuhan perjalanan. Jika disebut angkutan “terlarang” ternyata ojek dibiarkan tumbuh. Jika disebut angkutan “khusus” ternyata tidak diatur dalam UU 22/2009 maupun PP terkait.

Pengembangan jaringan jalan lingkungan yang sangat terbatas, karena geometrik jalan yang sempit (jalan perumahan atau jalan lingkungan dengan lebar <5m), jalan yang rusak (kondisi kerusakan yang tidak segera mendapat perhatian), kemacetan yang tinggi (ojek akan menggunakan badan jalan atau trotoar atau menggunakan arus berlawanan arah), akan mendorong orang menggunakan ojek daripada kendaraan pribadi atau angkutan umum. Keberadaan angkutan umum yang tidak responsif (frekuensi terbatas, rute berputar-putar, perjalanan lambat dan tidak masuk pada jalan-jalan lingkungan) akan menyebabkan ojek akan terus berkembang. Ojek hendaknya dikurangi secara terarah sehingga keberadaannya dapat dihilangkan, dengan persyaratan terjaminnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan tersedianya angkutan umum yang memadai sesuai karakteristik kebutuhan pengguna ojek saat ini. 2. Strategi Kebijakan

Pemerintah harus melakukan inisiatif memperbaiki sistem angkutan ojek dengan cara:

• Kebijakan:
1. Membatasi penggunaan ojek, dengan meningkatkan sistem feeder angkutan umum berbasis angkutan lingkungan (ang-ling) yang frekuensi pelayanannya tinggi, cepat dan berbiaya murah.
2. Melakukan peningkatan sistem pelayanan angkutan umum, melalui perbaikan sistem feeder angkutan umum.
3. Mengatur pentaripan dengan menetapkan formula tarif ojek dan menyusun mekanisme batas atas dan batas bawah sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat.
4. Melakukan perbaikan prasarana jalan, khususnya perbaikan kualiktas disertai dengan pelebaran jalan lingkungan, sehingga akses angkutan umum dapat menjangkau wilayah yang lebih luas.

• Perundang-undangan:
1. Penyusunan UU tentang Sepeda Motor, termasuk didalamnya mengenai operasional angkutan umum berbasis sepeda motor (ojek). Refer: Dhaka Urban Transport Policy (2005), maka: “The Government will undertake a review of the Motor Vehicle Act and will revise it to change the method of licensing and fitness testing of ojek so that both drivers and vehicles will require to pass Government prescribed regulations before being permitted to operate”.

• Pengawasan:
1. Meningkatkan kemampuan institusional Dinas Perhubungan dalam bidang monitoring angkutan umum.
2. Mengembangkan teknologi sistem pengawasan angkutan umum.
3. Melakukan pelatihan pengemudi ojek untuk dikader menjadi pengemudi yang baik dan siap diberdayakan sebagai pengemudi ang-ling.
4. Membangun pangkalan strategis dengan bantuan pemerintah daerah, yang difungsikan bagi pangkalan ang-ling, sebagai substitusi ojek.

3. Action Plan

20 tahun kedepan ditargetkan bahwa:
• Keputusan Menteri Perhubungan tentang Kebijakan Operasional Pratransit- Ojek.
• Daerah telah menyiapkan kebijakan untuk mendukung strategi implementasi kebijakan berdasarkan arahan Kemenhub.
• Pengawasan dan penegakan hukum dilakukan secara ketat, jujur dan transparan.

4-4 Pengantar Evolusi Angkutan Umum

1. Permasalahan dan Harapan

Persentase pengguna angkutan umum perkotaan di Indonesia terus mengalami penurunan persentasi, rata-rata sebesar 1% per tahun (MTI, 2005), bahkan di kota Jakarta diperkirakan mencapai 3% per tahun (Sitramp, 2004, JUTPI, 2010). Kepemilikan kendaraan pribadi baik sepeda motor dan mobil yang meningkat karena kemudahan yang dinikmati penggunanya memberikan kontribusi terhadap kenaikan jumlah tersebut. Biaya transportasi merupakan komponen yang sangat signifikan, rata-rata mencapai 15-20%, bahkan di Jakarta dapat mencapai 25-30% dari pengeluaran bulanan rumah tangga. Pengembangan sistem BRT (busway) Jakarta sejak 2004 merupakan inovasi reformasi angkutan umum berdasarkan lesson learned kota-kota di dunia, namun masih jauh dari mencukupi kebutuhan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Tiga belas kota, dengan bantuan Kemenhub, telah memulai inovasi sistem mini BRT dengan beberapa keterbatasan, yang dikenal dengan “sistem transit”. Kota-kota tersebut adalah Palembang, Yogyakarta, Bogor, Solo, Batam, Pekanbaru, Semarang, Manado, Gorontalo, Bandung, Tangerang, Sarbagita dan Ambon. Sampai dengan pertengahan tahun 2010 telah beroperasi 32 koridor sistem transit, atau rata-rata per tahun bertambah 6 koridor baru, sehingga total mencapai 570,5 km.

Kota-kota yang sustainable secara ekonomi, sosial dan lingkungan adalah visi kota yang diperkuat oleh pelayanan angkutan umum sebagai tulang punggung pergerakan mayoritas penduduk, berdaya saing dan memberikan kontribusi terhadap rendahnya biaya transportasi penduduk. Target yang diharapkan adalah modal share angkutan umum merupakan sedikitnya 50% dari rata-rata seluruh perkotaan, dan untuk wilayah pusat kegiatan (city center) merupakan 80% dari modal share. Biaya transportasi dapat diturunkan sehingga menjadi 50% dalam kurun 20 tahun mendatang, lebih ramah lingkungan, bebas dari pungutan liar, aman, nyaman dan terintegrasi dengan seluruh moda.


2. Evolusi Angkutan Umum

Perkotaan di Indonesia mengalami evolusi kemajuan sistem angkutan umum berdasarkan sejarah perkembangan kota. Secara umum, kota-kota dibagi menurut jenis angkutannya berupa angkutan individu dan angkutan massal, memiliki ciri operasi angkutan umum:
• Kota Kecil: Angkutan Massal terdiri dari Angkutan Kota (Angkot) dan Bus Sedang, Angkutan Individu: becak dan ojek.
• Kota Menengah: Angkutan Massal, terdiri dari Bus Besar, Bus Sedang, Angkutan kota (Angkot) dan bus sedang, Angkutan Individu: becak dan ojek
• Kota Besar: Angkutan Massal, terdiri dari Sistem Transit, Bus Besar, Bus Sedang, Angkutan kota (Angkot) dan Bus Sedang, Angkutan Individu: becak dan ojek
• Kota Metropolitan: Angkutan Massal, terdiri dari Mass Rapid Transit (MRT), Bus Besar, Bus Sedang, Angkutan Kota (Angkot) dan Bus Sedang, Angkutan Individu: becak dan ojek.
Tipologi angkutan umum dikelompokkan berdasarkan atas kelompok angkutan massal dan angkutan individual (Gambar 1).

Proses evolusi angkutan umum dimulai dari pelayanan tradisional berbasis paratransit, yang saat ini masih menjadi tulang punggung transportasi perkotaan di kota-kota menengah dan kecil di Indonesia. Dengan tumbuhnya permintaan perjalanan menjadi mayoritas bagi pengguna transportasi, terbentuk angkutan massal berbasis jalan dengan tingkat pelayanan kecepatan rendah dan kenyamanan rendah. Reformasi transportasi dengan sistem transit pada koridor backbone, dengan tetap dengan dukungan angkutan bus (bus besar, bus sedang dan angkot) sebagai feeder. Dengan perbaikan yang terus berlanjut, kota-kota akan memiliki Mass Rapid Transit (MRT) berbasis angkutan bus pada backbone, dengan tetap menerapkan sistem transit pada beberapa koridor dan dukungan sistem bus (Gambar 2).

Proses pemilihan moda angkutan umum dilakukan dengan menempatkan moda sesuai dengan kapasitas angkut dan kecepatannya. Kota dengan kapasitas kebutuhan perjalanan 1.000 penumpang/jam/arah dilayani dengan paratransit, dan selanjutnya seiring dengan perkembangan kebutuhan kapasitas pelayanan akan meningkat menjadi angkutan bus, sistem transit dan BRT (Gambar 3).

Proses evolusi angkutan umum:
Tahap-1: tahap dimana dilakukan penyediaan angkutan umum sebagai salah satu sarana alternatif penyediaan.
Tahap-2: kondisi dimana angkutan umum merupakan moda mayoritas yang dipilih.
Tahap-3: mass transit berbasis jalan
Tahap-4: reformasi angkutan umum berbasis jalan, dengan penataan manajemen yang baik, memunculkan sistem transit.
Tahap-5: koridor jalan berkembang, sistem transit diperbaiki dengan BRT
Tahap-6: perkembangan demand semakin baik, ditingkatkan dengan MRT berbasis kereta api (subway atau elevated).

3. Evolusi Angkutan Individu

Angkutan individu terdiri dari ojek, taksi dan becak. Secara umum ketiga jenis moda tersebut terdapat di seluruh kota di Indonesia, hanya khusus taksi tidak semua kota tersedia. Dilihat dari parameter jarak, kecepatan, sifat pelayanan (door-to-door), tarif dan keselamatan, ketiga moda dibandingkan secara kualitatif, kinerja ojek memiliki keuntungan dari aspek kecepatan dan ketersediaannya (door-to-door). Saat ini di hampir semua wilayah perkotaan, telah dilayani oleh ojek. Ojek menjadi masalah karena tidak memiliki legalitas dalam UU 22/2009 tentang LLAJ namun demikian kebutuhan masyarakat akan pergerakan yang cepat, door-to-door dan melayani jalan yang sempit memaksa pengguna jalan menggunakan ojek.

Target kedepan: peran taksi akan ditingkatkan hingga menjadi moda utama angkutan individu di pusat kota dan wilayah perkotaan, khususnya kota metropolitan, kota besar dan kota menengah. Peran ojek akan dibatasi pada wilayah dimana kebutuhan moda transportasi belum terlayani, khususnya pada jalan-jalan sempit (rat-run) kawasan perkotaan, tidak melayani trayek angkutan umum lingkungan (ang-ling), angkutan bus, sistem transit dan BRT.

Sistem ( Revisi Pak Firdaus)

Diperlukan suatu penetapan standart dan kriteria kinerja transportasi untuk angkutan umum penumpang, angkutan barang, angkutan pribadi, serta pejalan kaki dan kendaraan tak bermotor. Standart dan kriteria tersebut mencakup faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas serta aspek lingkungan.

Strategi sistem transportasi kota yang berkelanjutan dapat ditempuh dengan beberapa upaya sebagai berikut :

a. Strukturisasi dan pembagian peran yang jelas dan tepat antar angkutan umum kota, dan angkutan pribadi sehingga mampu mendukung seluruh kegiatan dan mobilitas kota secara berkelanjutan.
b. Terciptanya pemisahan yang tegas antara angkutan kota, angkutan pemukiman, angkutan antar kota dan angkutan penumpang dan barang.
c. Penerapan strategi mobilitas yang komprehensif dan terintegrasi, berupa penyediaan angkutan massal kota, pembatasan lalu lintas, jaringan pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor, pengembangan jaringan jalan secara terbatas.

Sistem ini juga menjadi lengkap bila semua komponen telah selesai dikembangkan dan koneksi antar-moda dilakukan. Ini adalah cara mudah untuk pembuatan kerangka peraturan (Standar pelayanan minimum), pembangunan yang terorganisasi (pemerintah kota besar), konsep kemudahan tiket, makan, dan hirarki melepaskan dan layanan terhadap permintaan-memuaskan dalam kuantitas, maupun kualitas. Mobilitas masyarakat harus dianggap sebagai suatu sistem utuh dan lengkap yaitu bagian yang tidak boleh diabaikan dan yang berfungsi hanya (tapi kemudian sempurna) ketika semua komponen telah lengkap, karena setiap modus transportasi hanya akan berhasil jika mudah diakses oleh penumpangnya dengan berjalan lurus dan hirarki moda pengumpan.

Visi ( Revisi Pak Firdaus)

Menjadikan sifat pusat kota disebut sebagai "pusat bisnis" (CBD), dibatasi hingga 40% dari batas kota dan didefinisikan oleh kepadatan kota tertinggi dan permintaan mobilitas di Indonesia dengan ruang publik kota yang semua alam tidak dimiliki secara pribadi sebagai jalan, jalan setapak, taman, sungai-dan seashores dll, yang menambahkan sampai sekitar 30% dari total ruang yang bebas dari emisi bahan bakar angkutan pribadi (mobil dan sepeda motor) untuk memberikan ruang jalan dan taman untuk pejalan kaki, sepeda dan jaringan yang luas dari semua moda transportasi umum pengecualian diberikan kepada pasukan pemadam kebakaran, ambulans, polisi selama misi akut serta pemberian yang tepat.

Sasaran dari konsep Grand Design pengembangan transportasi perkotaan adalah lebih menitik beratkan pada penataan angkutan umum yang di arahkan sedemikian rupa agar mampu memberikan pelayanan yang setara dengan angkutan pribadi, sehingga memiliki daya tarik yang tertinggi bagi pengguna angkutan pribadi. Oleh karena itu kebijakan yang diarahkan bagi penataan angkutan umum adalah :
1. Integrasi yang efektif antar beragam moda angkutan umum.
2. Sistem informasi penumpang yang baik pada semua tingkat pelayanan
3. Penerapan sistem tiket yang komprehensif
4. Armada angkutan umum yang harus selalu diperbaiki, memenuhi syarat kenyamanan, keselamatan dan keamanan.
5. Manajemen operasi yang mampu meningkatkan keteraturan , waktu perjalanan yang singkat, baik, serta efisien.

Penggunaan mobil dan sepeda motor di Indonesia nantinya ditujukan untuk menghubungkan daerah pedesaan ke perbatasan kota atau daerah dengan kepadatan rendah dan sekitarnya dan semua stasiun di pinggiran kota dilengkapi dengan fasilitas park and ride, di mana tiket parkir sudah termasuk untuk angkutan umum.

Penggunaan lahan dan kode bangunan mengikuti Transit Oriented Development (TDO) yang menghubungkan masing-masing stasiun merupakan bagian yang diperlukan pada struktur perkotaan padat, sedangkan batas kota berguna untuk mencegah penyebaran penduduk yang tidak merata di luar batas pinggir kota di mana tajam segera membuka ke sabuk hijau.

Sasaran Konsep Grand Design juga tersedianya jaringan transportasi umum yang ekonomis, terpadu, nyaman, cepat, aman dan terjangkau dapat diwujudkan dengan:

- Dominasi dengan perencanaan, produksi, instalasi dan pemeliharaan rolling saham dan komponen-komponen Indonesia bersamaan dengan dominasi di bidang infrastruktur
- Menghindari mengambil kredit, yang terkait dengan kondisi mempekerjakan konsultan internasional dan teknologi
- Multiplikasi sistem dipatenkan, mengurangi biaya penelitian dan pengembangan serta produksi dan pemeliharaan (semakin besar jaringan dalam kota dan / atau lebih sistem direplikasi di lebih banyak kota di Indonesia (dan / atau luar negeri), biaya menjadi lebih efisien, mengurangi biaya instalasi / km)
- Minimalis dan stasiun tahan lama dan desain rolling stock
- Integrasi stasiun - bila diperlukan - ke dalam struktur komersial, membebani investasi dan pemeliharaan kepada investor / pengembang
- MRT jalur tunggal, sehingga menciptakan jaringan yang lebih padat dengan akses jarak pendek dengan biaya yang sama dan menciptakan nilai estetika tinggi, fitur yang elegan berbaur dengan pemandangan kota
- Langkah-langkah penghematan energi listrik untuk saham bergulir didorong dengan meminimalkan akselerasi dan pengereman kebutuhan energi, memulihkan energi pengereman dan mengurangi beban AC
- Membuat peluang iklan termasuk menarik saham rolling dan layar LED di dalam stasiun
- Pembentukan sebuah perusahaan operasi umum untuk setiap kota yang mencakup seluruh jaringan transportasi umum sebagai sebuah perusahaan saham bersama, dengan pemerintah kota dan pemerintah nasional memegang mayoritas dan menjual sahamnya selama berlangsungnya masa operasional.
- Sebuah manajemen yang ramping dan kinerja yang berorientasi komersial

Pengantar ( Revisi Pak Firdaus)

Indonesia telah tertinggal dalam mengantisipasi perkembangan transportasi perkotaan selama memasuki pertengahan paruh dekade 2000-2010, lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah tinggal dan bermukim di wilayah perkotaan, baik kota kecil, kota sedang, kota besar, maupun kota metropolitan. Menurut catatan statistik dari Divisi Kependudukan PBB, diperkirakan sebanyak 126,6 juta jiwa atau sebanyak 53,7 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini terjadi ketika permintaan transportasi telah mengalami perubahan luar biasa sebagai akibat dari cepatnya pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk Indonesia.

Hal ini telah menimbulkan kritikan pedas karena dengan meningkatnya jumlah penduduk, penumpang dan pengunjung memberikan dampak kerugian yang besar dari segi waktu, energi, kesehatan, ruang dan kenyamanan keseluruhan kota yang sebelumnya sangat indah. Kerugian ekonomi yang dihasilkan dari semua faktor-faktor yang terkait di atas mencapai sekitar Rp 40 milyar / hari untuk Jakarta saja tanpa memasukkan penurunan kualitas hidup.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya Sistem Transportasi yang baik, untuk menjalankan peranannya sebagai pusat aktifitas. Dalam konteks ini, sistem Permasalahan transportasi yang dihadapi suatu kota belum tentu sama dengan permasalahan transportasi yand dihadapi kota lainnya, baik jenis maupun skala permasalahannya. Permasalahan yang ada suatu kota tergantung pada skala wilayah dan penduduk, setting tata ruang serta karekter fisik, sosial dan ekonominya.

Suatu keterlambatan atau kegagalan dalam mengatasi permasalahan ini dapat juga digunakan sebagai kesempatan utama untuk membangun sistem dari awal, karena jika ada moda transportasi yang sudah ada dengan investasi yang cukup besar ini hanya akan membutuhkan suatu pengembangan yang jauh lebih terbatas.

Keterlambatan atau kegagalan dalam permasalahan ini dapat dilihat dari beberapa faktor- faktor yang saling berkaitan , antara lain:
• Urbanisasi, bercampur dengan motorisasi yang pesat dan tidak adanya pengendalian pengembangan tata guna lahan yang kuat, telah mendorong pertumbuhan kota-kota besar yang mengakibatkan permintaan yang tinggi.
• Meningkatnya pendapatan yang telah menyebabkan pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi yang pesat, yang menyebabkan permintaan yang kuat terhadap prasarana jalan perkotaan.
• Lemahnya manajemen lalu lintas telah menyebabkan kemacetan dan konflik yang tidak perlu antara kendaraan dan pejalan kaki
• Angkutan umum secara berlebihan dan gagal memenuhi tantangan kehilangan bagian pasar dikarenakan meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi.
• Kelemahan – kelemahan dalam pendidikan dan disiplin pengemudi, digabungkan dengan penegakkan aturan-aturan lalu lintas yang buruk, menciptakan kondisi yang berbahaya pada jalan-jalan kota .

Ada beberapa instansi yang berwenang di Indonesia sangat sulit untuk menanggapi tantangan- tantangan ini, karena:
- Lemahnya kelembagaan, terutama dalam alokasi dan penggunaan tanggung jawab perencanaan.
- Struktur hukum dan peraturan yang tidak sesuai
- Penegakkan hukum yang buruk terhadap peraturan-peraturan yang ada
- Kurangnya keahlian teknis yang diperlukan, terutama pada tingkat daerah

Untuk mengatasi permasalah ini , dapat direncanakan sebuah desain dan strategi untuk menuju ke arah visi yang lebih jelas dapat dilakukan dengan menyusun kebijakan untuk menempatkan kerangka politik, administrasi, organisasi, hukum dan keuangan dengan memanfaatkan teknologi terbaru.
Oleh karena itu, perumusan kebijakan dalam pengembangan transportasi perkotaan harus dilakukan pada lima bidang utama, yaitu :

a. Bidang regulasi, institusi dan perencanaan
Pembenahan regulasi dan pemantapan sangat perlu dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan transportasi perkotaan. Pemberdayaan pemerintah daerah maupun pusat dalam memprioritaskan angkutan umum perkotaan ( perintis ), pengembangan Public Private Partnership (PPP) dalam pembangunan transportasi perkotaan serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), merupakan tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan transportasi perkotaan.

b. Bidang prasarana
Pembangunan prasarana transportasi perkotaan dengan pengembangan konsep integrasi antara tata guna lahan dan transportsi sangat diperlukan untuk keberhasilan penerapan sistem transportasi di suatu wilayah perkotaan seseuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

c. Bidang lalu lintas
Permasalahan yang terjadi yang dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas adalah pengguna kendaraan pribadi secara kurang efektif sehingga beban jaringan jalan menjadi cukup tinggi. Secara sederhana, indikator keberadaan transportasi dalam suatu wilayah perkotaan adalah kelancaran lalu lintas dan efktivitas jaringan jalan yang ada di wilayah perkotaan tersebut, serta dipengaruhi oleh disiplin pemakai jalan, lingkungan sekitar jalan serta manajemen dan pengaturan lalu lintas yang diterapkan.

d. Bidang angkutan umum
Penyelesaian masalah tranportasi kota layak tidak dapat terlepas dari kebutuhan mayoritas masyarakat kota akan pelayanan angkutan umum.

Dalam konteks transportasi perkotaan, angkutan umum merupakan kompenen vital yang signifikan mempengaruhi sistem transportasi perkotaan dan merupakan salah satu urat nadi pertumbuhan ekonomi perkotaan. Angkutan umum sebagai pelayanan publik mempunyai dampak besar terhadap jalannya roda perekonomian, maka kelangsungan pelayanan angkutan umum menjadi sangat penting dan perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pemegang kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan sistem transportasi perkotaan.

e. Bidang lingkungan
Di kota-kota besar di dunia, termasuk Indonesia, kontribusi terbesar dari sumber pencemaran udara adalah berasal dari sarana transportasi. Emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan pencemaran udara yang paling dominan dari sumber sarana transportasi. Untuk itu bahan bakar yang digunakan oleh kendaraan bermotor perlu mendapat perhatian serius dalam pengembangan pengendalian pencemaran udara di perkotaan.

Meningkatnya pertumbuhan kendaraan bermotor diiringi meningkatnya pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi, ini menyebabkan meningkatnya pula penggunaan energi, yang mana penggunaan energi berlebihan akan menyebabkan pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor yang sampai saat ini mencapai titik mengkhawatirkan.

Untuk analisis mendalam berdasarkan pengalaman internasional merupakan strategi untuk tidak mengulangi hambatan dan kesalahan yang dibuat di tempat lain.
Hanya ada satu syarat penting yang melekat: sistem harus diinstal secara lengkap. Komitmen yang terbatas, pengoperasian komponen secara terpadu atau implementasi setengah jalan akan menyebabkan kegagalan dan akibatnya kehilangan dukungan lebih lanjut dari keduanya, para pengguna transportasi serta sisi bisnis.

Dalam hal ini perlu dilakukan pelaksanaan pembangunan trannsportasi yang berkelanjutan di wilayah perkotaan , antara lain :
1. Pengembangan transportasi perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berbasis wilayah.
2. Penerapan teknologi angkutan jalan yang ramah lingkungan.
3. Penerapan Master Plan untuk pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan termasuk penggunaan energi alternatif.

Ada beberapa kunci dari pendekatan baru yang tegas terhadap mobilitas perkotaan yang berkelanjutan ini terletak pada potensi yang tersedia saat ini untuk mengurangi biaya yang sangat besar dalam pengoperasian dan pembangunan jaringan transportasi terintegrasi umum bagi kota-kota di Indonesia. Ketika kebutuhan biaya dan anggaran operasional yang diambil di bawah ambang batas kebutuhan subsidi, pemerintah kota dan pemerintah nasional maupun investor swasta menjadi tertarik untuk melakukan investasi karena setara dengan usaha yang menguntungkan.

Oleh karena itu sangat penting untuk memahami kebijakan mobilitas yang berkelanjutan untuk kota-kota Indonesia sebagai sistem integral, dimana setiap komponen memainkan peran penting dan harus menerima pengakuan penuh dan perhatian. Namun demikian sistem penyederhanaan pengembangan perkotaan yang dimulai dari dasar ini telah ditunggu sejak lama. Kota-kota di Indonesia yang terdiri dari pengelompokan bangunan tidak tersambung dan kendaraan pribadi mengisi setiap sudut ruang publik agar dapat berubah menjadi kota-kota yang nyaman untuk ditinggali. Kondisi ini membutuhkan sistem jaringan transportasi umum multi-modal yang beroperasi penuh ditambah fasilitas pendukung untuk kendaraan tidak bermotor dan pejalan kaki.

Ada beberapa cara untuk mengatasi masalah transportasi yang sudah saat ini untuk menjadi lebih baik yang akan datang, antara lain:

- Jika jalan perkotaan menyenangkan tidak ada kemacetan, maka semua orang akan senang untuk pergi jarak pendek
- Jika angkutan umum menarik, nyaman diakses, cepat dan bersih,serta aman dan terjangkau oleh semua kalangan, maka semua orang akan menggunakan angkutan umum untuk mengawali aktivitas penduduk.
- Jika angkutan umum akan mencakup seluruh dalam kota, maka tidak ada kendaraan bermotor pribadi yang dibutuhkan.
- Jika tidak ada mobil pribadi maupun sepeda motor yang mengisi jalan-jalan, maka jalan perkotaan akan menyenagkan dan masih akan tersisa cukup ruang untuk dimanfaatkan bagi jaringan angkutan umum multimoda dengan intenssitas tinggi.
- Jika ada fasilitas pejalan kaki, maka penduduk yang berjalan kaki tidak sembrangan melintasi jalan yang di gunakan oleh kendaraan pribadi.

Untuk terciptanya pengembangan sistem transportasi perkotaan yang inovatif dan, terintegrasi, berkelanjutan, dan berwawasan hijau maka dibentuk lah konsep Grand Design. Motto dari Grand Design adalah dipilih untuk mengurangi dampak transportasi terhadap pemanasan global ( global warming).

Konsep "Grand Design" ini harus menekankan pada visi sangat jelas, karena hanya gambaran umum bersama tentang bagaimana kota-kota Indonesia harus diselenggarakan di masa mendatang dapat menciptakan landasan bagi saling pendekatan sukses bagi setiap orang untuk sampai ke sana.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan perhatian terhadap perubahan besar-besaran yang terjadi di kota- kota di Indonesia.
Pembaca akan dihadapkan dengan sebuah visi yang mungkin tampak tidak mungkin ketika pertama dilihat. Dengan pendekatan keilmuan diharapkan dapat menjadi gambaran bersama tentang kehidupan perkotaan masa depan yang didasarkan pada mobilitas manusia.

Hal ini membutuhkan kesabaran untuk menjalankan strategi yang dirancang untuk mengatasi kendala budaya, politik, teknis dan keuangan serta dpbutuhkan juga kesabaran sampai kota-kota Indonesia sepenuhnya siap beralih ke realitas yang dibayangkan tersebut.

Mobilitas perkotaan yang ideal dalam makalah ini dapat direalisasikan dalam 25 tahun mendatang, dengan syarat:
• menjadi visi bersama secara menyeluruh dan obyektif dari mayoritas warga, pemangku kepentingan dan pembuat keputusan
• dapat dipahami sebagai suatu sistem dengan masing-masing komponen terpadu sebagai bagian bersyarat dari seluruh konsep
• akan sepenuhnya dilaksanakan dan tidak di bagian, pecahan atau komponen terisolasi tunggal

Makalah kebijakan ini dimaksudkan untuk menjelaskan visi bersama, strategi pendekatan dan faktor-faktor pendukung serta langkah-langkah implementasinya dengan bahasa yang jelas dan sederhana. Makalah ini harus memberikan gambaran konsep umum membayangkan dan mempersiapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam perencanaan politik, teknis, keuangan, operasional dan peraturan.