Senin, 31 Januari 2011

6-1 Manajemen Permintaan Transportasi -TDM

Manajemen permintaan transportasi (TDM) ini mempunyai strategi tujuan untuk mendorong pengguna kendaraan pribadi (termasuk di dalamnya mobil pribadi dan motor pribadi) untuk beralih ke moda perjalanan yang berkapasitas lebih besar, seperti kapasitas yang disediakan oleh moda transportasi umum. TDM juga menyeimbangankan kebutuhan permintaan penumpang dalam hal rute perjalanan dan waktu perjalanan, sehingga layanan operasional yang disajikan efektif dan efisien.

Manajemen permintaan transportasi adalah salah satu alat dasar yang berpengaruh dan dijadikan landasan dalam perencanaan sistem transportasi perkotaan yang fungsional dan efektif, seperti pada negara-negara industri. TDM juga cocok untuk diimplementasikan di negara-negara berkembang, karena dapat mengurangi kemacetan akibat dari penggunaan kendaraan pribadi yang dialihkan ke transportasi umum, sehingga dapat lebih mengefisiensikan biaya perawatan kendaraan dan bahan bakar.

Kebijakan 1 – “Push” dan “Pull”
Untuk mencapai efektifitas dan manfaat yang maksimal, strategi TDM yang komprehensif sangat diperlukan, baik itu dalam hal insentif positif (pull), seperti meningkatkan pilihan perjalanan, dan insentif negative (push) seperti mengatur biaya jalan dan biaya parkir.

Ketika insentif “pull” diimplementasikan , seperti perbaikan terhadap kondisi fasilitas untuk pedestrian dan pesepeda, serta perbaikan terhadap kualitas layanan angkutan umum, maka akan semakin mengefektifkan jumlah pergantian/transfer moda perjalanan yang dilalui. Namun untuk pelaku perjalanan yang mempunyai pilihan perjalanan dengan semua moda, mungkin tidak akan peduli dengan implementasi angkutan umum ini, ketika mengemudi kendaraan pribadi masih dianggap lebih murah dan memiliki nilai waktu yang lebih efisien dibandingkan dengan angkutan umum, atau mungkin mereka akan melakukan perlawanan terhadap pembuat kebijakan.

Terdapat 4 jenis strategi dalam TDM, yaitu :
- Kebijakan / peraturan / pengukuran ekonomi
- Fisik / rencana tindakan teknis
- Perencanaan dan pengujian design
- Tindakan pengendalian, seperti pengontrolan dampak transportasi, pengembangan sistem transportasi cerdas, “road pricing” yang merupakan sistem penetapan harga untuk pemakaian jalan, manajemen parkir juga termasuk ke dalam strategi TDM,

Adapun strategi TDM di atas, dapat dijabarkan pada gambar di bawah ini :




Kebijakan 2 – Transportasi Terpadu dan Tata Guna Lahan

Sistem pelayanan transportasi umum yang terpadu merupakan salah satu ukuran dari TDM, yang mana tidak membutuhkan investasi modal yang besar, namun lebih membutuhkan perencanaan dan komunikasi antar operator yang lebih baik. Pelayanan transportasi yang terpadu, memudahkan para pelaku perjalanan untuk menemukan pilihan alternative moda yang lebih efektif untuk melakukan perjalanannya, karena dengan TDM sistem pelayanan disajikan lebih transparan dan menarik untuk para pengguna baru.

Kebijakan 3 – Peningkatan Pelayanan Transportasi Umum

Sistem pelayanan transportasi umum yang terpadu merupakan salah satu ukuran dari TDM, yang mana tidak membutuhkan investasi modal yang besar, namun lebih membutuhkan perencanaan dan komunikasi antar operator yang lebih baik. Pelayanan transportasi yang terpadu, memudahkan para pelaku perjalanan untuk menemukan pilihan alternative moda yang lebih efektif untuk melakukan perjalanannya, karena dengan TDM sistem pelayanan disajikan lebih transparan dan menarik untuk para pengguna baru.

Kebijakan 4 – Penetapan tarif Parkir “Push”

Keberagaman standar fisik dan teknis dari sistem manajemen parkir, yang telah diimplementasikan di berbagai jenis kota di Indonesia, yang mencakup pengurangan persediaan lahan untuk parkir, maka akan mengurangi jumlah pemakaian kendaraan pribadi. Seperti adanya penerapan kebijakan manajemen parkir dalam area CBD dengan menggunakan sistem penyediaan area parkir secara maksimum, sementara di area lain dengan menggunakan sistem penyediaan area parkir seminimum mungkin maka, minimalisasi ini akan lebih membantu dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di pusat kota.

Kebijakan 5 – Kelestarian Lingkungan

TDM juga dapat dikatakan sebagai “acuan untuk mengurangi jumlah permintaan perjalanan, yang menyebabkan gerakan di bawah daya dukung sosial, lingkungan dan operasional” (Ohta Prayudyanto, 2010). Polusi, kebisingan dan pesangon illegal yang diakibatkan oleh kemacetan lalu lintas, harus menjadi fokus utama dari TDM ini. Mengurangi emisi kendaraan dan meningkatkan ruang jalan kendaraan berkapasitas besar dapat dilakukn dengan menggunakan sistem pengaturan “zona emisi rendah”.


Dalam skema gambar visi TDM tersebut, maka dapat membantu dalam mengelola proses transisi, yaitu proses dimana menarik penumpang untuk menggunakan moda transportasi umum yang lebih baik dan menggunakan fasilitas berjalan kaki atau besepeda disertai dengan mendorong pelaku perjalanan untuk tidak mengemudi dengan menggunakan kendaraan pribadi. Namun, dorongan ini juga disesuaikan dengan kapasitas penggunaan dari pelaku perjalanan masing-masing.

Kebijakan 6 – Penetapan Tarif Penggunaan Jalan “Road Pricing”

Tahap perpindahan/transisi saat ini lebih mengarah kepada langkah2 moderat seperti penjualan ticketing untuk mobil atau sepeda motor yang akan masuk ke area CBD. Berhubungan dengan komitmen Indonesia yang tinggi untuk mengurangi efek gas rumah kaca dan polutan-polutan penyebab polusi, disarankan untuk mengadakan sistem perizinan kendaraan untuk memasuki area CBD dengan kebijakan “ketaatan standar emisi”.
Semakin tinggi emisi yang dihasilkan oleh suatu kendaraan, maka semakin tinggi pula nilai perizinan (tiket) yang dibayar untuk masuk ke wilayah tersebut.
Investasi biaya ERP untuk sebuah kota metropolitan adalah sampai pada angka ratusan juta U$ yang mana dipotong dari anggaran yang disediakan untuk membiayai MRT dan moda transportasi umum lainnya. Namun, nilai investasi ini akan memiliki jangka waktu operasi yang relatif singkat.

Kebijakan 7 – Kerangka Institusional

Pada tingkat kelembagaan atau institusi, pengaplikasikan TDM diharapkan dapat menjanjikan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam pengoperasian sistem transportasi, karena disinin lembaga dan institusi tersebut dijadikan sebagai bangkitan permintaan perjalanan, yang mana hambatan-hambatan utama dalam proses pelaksanaannya pun perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Kelembagaan TDM dikelola oleh masing-masing lembaga dan instansi yang terkait Meskipun dampak yang dihasilkan dari masing-masing kebijakan lembaga relatif kecil, namun pada dasarnya itu bisa menjadi kontribusi yang signifikan jika kebijakan kota diimplementasikan secara terstruktur dan terorganisir dengan baik..

Kelembagaan dan institusi yang berpengaruh dalam TDM, adalah sebagai berikut :
- Pusat perkantoran dan perindustrian (perusahaan, pabrik, dll)
- Pusat perbelanjaan dan hiburan (mall, bioskop, dll)
- Pusat pendidikan (universitas dan sekolah, dl)
- Area perumahan

Bentuk tindakan TDM yang dihasilkan, dapat berupa :
- konsep manajemen pembagian moda (moda split)
- tiket perjalanan khusus pekerja (disediakan oleh atasan)
- tiket perjalana semester (disediakan oleh sekolah dan universitas)
- tariff parkir yang tinggi
- fasilitas sepeda yang disediakan sebagai feedet untuk sampai ke tujuan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar